 |
| Marlius Telaumbanua |
Menjadi guru bukanlah hal yang mudah, selain sebagai sosok yang dijadikan sebagai panutan untuk di guru dan ditiru oleh para peserta didik, juga harus berhati-hati dalam melakukan tindakan dalam hal mendisiplinkan peserta didik baik didalam proses pembelajaran maupun diluar ruangan.
Hal ini sangat berkaitan erat dengan dunia dan Pemerintah Indonesia yang saat ini semakin giat dalam melindungi anak untuk mendapatkan hak-haknya untuk menjadi manusia yang merdeka yang terbebas dari segala jenis kekerasan dimulai dari kekerasan verbal, psikis dan seksual dan penelantaran.
Ini ditandai dengan sejumlah UU di terbitkan diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang selanjutnya mengalami beberapa perubahan yang kemudian dituangkan pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 serta Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002, yang pada intinya berisi uraian tentang hak-hak yang harus dimiliki masing-masing anak dan perlindungannya.
Tidak jarang saat ini ada pro dan kontra yang terjadi atas kasus-kasus yang melibatkan guru akibat “mendisiplinkan” siswa yang mengarah pada dugaan kriminalisasi guru, sehingga guru seakan “terjepit” dan tidak leluasa dalam melakukan tindakan menjadikan para siswa lebih baik baik dari sisi kecerdasan emosional maupun kecerdasan intelektual.
Disini saya mulai dari sosok seorang guru yang di jelaskan dalam Kode Etik Guru yang dikeluarkan pada Tahun 2008 oleh Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan PB PGRI dimana didalam pasal 6 Ayat (1) huruf a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran yang kemudian pada huruf f dituliskan “Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan”.
Ini ditegaskan pada ayat yang sama di huruf i dimana dituliskan bahwa Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya, serta di huruf k dinyatakan bahwa Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.
Hal ini sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dimana pada pasal 14 huruf f dinyatakan bahwa guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang- undangan.
Didalam uraian tersebut diatas jelas ditegaskan bahwa guru dalam memberikan tindakan ataupun sanksi kepada siswa harus berlandaskan pada kasih sayang dan sesuai dengan kaidah pendidikan yang dapat dimaknai bahwa sangat jelas dilarang tindakan yang semena-mena atau sanksi yang dapat melanggar hak-hak anak seperti yang diuraikan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 di Pasal 1 Ayat 2 berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Pasal 1 ayat (2) tersebut diatas selanjutnya dijelaskan didalam ayat (16) yang berbunyi bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”, yang kemudian di tegaskan pada pasal 9 ayat (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
Kembali pada contoh kasus mencukur rambut siswa yang nota bene bisa dikatakan dalam pandangan hukum sebagai tindakan kekerasan karena berisi pemaksaan terhadap anak yang dapat berdampak kondisi psikis anak sehingga guru dapat terjerat aturan yang berlaku meskipun dalam pandangan lain dianggap sebagai cara untuk mendisiplinkan siswa.
Oleh karena itu, seperti yang penulis uraikan diatas, sebagai guru dalam mendidik siswa harus menghindari semaksimal mungkin tindakan “mendisiplinkan” siswa dengan cara seperti itu dengan melakukan pendekatan lain seperti halnya komunikasi dengan orang tua siswa, pendekatan persuasif individualis dan beberapa pendekatan lainnya, karena jika tidak dapat dipastikan berurusan dengan aparat penegak hukum.
Namun demikian, tentunya kita semua berharap kasus kasus yang berkaitan dengan tujuan mendisiplinkan anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan demi generasi penerus bangsa yang lebih baik.
Penulis: Marlius Telaumbanua
Pegiat Pendidikan
